Golongan segi penawaran

Golongan segi penawaran muncul sebagai respon ketidakpuasan terhadap kebijakan keynes dan moneteris.

Kritikan terhadap keynes: Keynes kurang memperhatikan inflasi dan efeknya terhadap kegiatan perekonomian, dengan kata lain stagflasi tidak akan berlaku dalam perekonomian.

Kebijakan segi penawaran tujuannya untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik.

Pandangannya:

1.      Mengurangi pajak marginal akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

2.      Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menambah penerimaan pajak mengimbangi pengurangan pajak yang di akibatkan oleh penurunan prosentasin pajak marginal.

Kebijakan segi penawaran lebih menekankan pada :

1.      Meningkatkan kegairahan pekerja untuk bekerja.

2.      Meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi  kegiatan produksinya. Untuk mencapai tujuan yang di nyatakan dalam:

a.       Pajak pendapatan rumah tangga akan di kurangi, terutama pajak pendapatan  dari golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi.

b.      Pemerintah memberi intensif kepada perusahaan yang melakukan inovasi (pengurangan pajak atau pembebasan pajak).

Salah satu segi penawaran adalah kebijakan pendapatan (intcomes policy) yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Tujuan ini dilakssanakan dengan berusaa mencegah kenaikan pendapatan pekerja yang berlebihan. Pemerintah akan melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan seperti ini akan menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan.

Kebijakan segi penawaran dilakukan dengan mengurangi pajak, mengurangi insentif fiskal, memberi subsidi, dan menyediakan infrastruktur yang baik untuk menaikkan efisiensi kegiatan perusahaan – perusahaan. Mengembangkan infrastruktur dan membuat peraturan yang kondusif kepada suasana usaha yang baik juga perlu dilakukan.

Kebijakan pendapatan: kebijakan untuk mengendalikan harga, upah & bentuk pendapatan lainnya.

Kebijakan pendapatan upaya pemerintah kolektif untuk mengontrol pendapatan tenaga kerja dan modal, biasanya dengan membatasi kenaikan di upah dan harga.Istilah ini sering merujuk pada kebijakan diarahkan untuk mengendalikan inflasi, tetapi juga mungkin menunjukkan upaya untuk mengubah distribusi pendapatan di antara pekerja, industri, lokasi, atau kelompok kerja. Istilah ini sering merujuk pada kebijakan diarahkan untuk mengendalikan inflasi, tetapi juga mungkin menunjukkan upaya untuk mengubah distribusi pendapatan antara pekerja, industri, lokasi, atau kelompok kerja.