Macam kebijakan pemerintah

1.      Kebijakan fiskal : kebijakan untuk mengatur jalannya perekonomian melalui pajak dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:

• Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
• Pola persebaran sumber daya
• Distribusi pendapatan

2.      Kebijakan moneter : kebijakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dan suku bunga melalui otoritas moneter.

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

3.      Kebijakan pendapatan : kebijakan untuk mengendalikan harga, upah & bentuk pendapatan lainnya.

Kebijakan pendapatan upaya pemerintah kolektif untuk mengontrol pendapatan tenaga kerja dan modal, biasanya dengan membatasi kenaikan di upah dan harga.Istilah ini sering merujuk pada kebijakan diarahkan untuk mengendalikan inflasi, tetapi juga mungkin menunjukkan upaya untuk mengubah distribusi pendapatan di antara pekerja, industri, lokasi, atau kelompok kerja. Istilah ini sering merujuk pada kebijakan diarahkan untuk mengendalikan inflasi, tetapi juga mungkin menunjukkan upaya untuk mengubah distribusi pendapatan antara pekerja, industri, lokasi, atau kelompok kerja.

4.      Kebijakan luar negri (kebijakan internasional) : kebijakan untuk mempengaruhi posisi keuangan & moneter suatu negara.

Kebijakan luar negeri, juga disebut kebijakan hubungan luar negeri, terdiri dari strategi kepentingan diri dipilih oleh negara untuk melindungi kepentingan nasional dan untuk mencapai tujuan di dalam lingkungan hubungan internasional.

Karena kepentingan nasional adalah hal yang terpenting, kebijakan luar negeri yang dirancang oleh pemerintah melalui tingkat tinggi proses pengambilan keputusan. Karena kepentingan Nasional adalah hal yang terpenting, kebijakan Luar Negeri yang dirancang oleh pemerintah melalui proses pengambilan keputusan tertinggi. Kepentingan nasional dapat terjadi sebagai hasil dari kerjasama yang damai dengan negara lain, atau melalui eksploitasi.

Permasalahan Ekonomi Makro:

1.      Masalah jangka pendek (stabilisasi)

-          Pengganguran

Pengangguran atau tuna karya adalah seseorang yang di golongkan sebagai angkatan kerja yang secara  aktif mencari pekerjaan tapi tidak mendapatkannya,  istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.

-          Inflasi : Gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Kenaikan harga terjadi sekali waktu saja tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun

-          Ketimpangan Neraca Pembayaran . Neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keluar masuk uang dan modal dari suatu negara dengan negara lain dalam periode(tahun tertentu).  Ketimpangan neraca pembayaran ini harus di jaga agar tetap seimbang.

2.      Masalah jangka panjang (Masalah pertumbuhan)

Permasalahan yang berkaitan dengan keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan tersedianya dana untuk investasi.

Kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi:

-          Mengurangi pertambahan penduduk

-          Mengembangkan teknologi

-          Meningkatkan tabungan dan investasi

-          Meningkatkan efisiensi dan penanaman modal

Sasaran uatama Makro Ekonomi:

1.      Stabilitas harga. (Agar harga tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan atau penurunan secara drastis).

2.      Full Employment. ( Kesempatan kerja penuh, sehingga tidak terjadi pengganguran).

3.      Neraca pembayaran yang seimbang. Neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keluar masuk uang dan modal dari suatu negara dengan negara lain dalam periode (tahun) tertentu.

4.      Pertumbuhan ekonomi yang tinggi. (Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut akan bisa dicapai bilamana kebijakan ekonomi yang di bangun harus menyandarkan kepada bangkitnya kembali sektor industri, pertanian dan pertambangan sebagai sektor tradable. Kebangkitan sektor ini yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengurangan pengangguran, pengentasan kemiskinan dan perbaikan taraf hidup dan pendapatan masyarakat yang lebih merata).

5.      Pendapatan nasional yang tinggi.( Tinggi rendahnya pendapatan nasional menjadi pengukur kesejahteraan masyarakat, semakin tinggi pendapatan nasional maka kesejahteraan masyarakat semakin baik, begitu sebaliknya)

6.      Keadaan perekonomian yang stabil. (Perekonomian yang stabil akan lebih disukai dibandingkan dengan perekonomian yang mengalami gejolak dan guncangan. Kestabilan menjadi sangat penting karena kondisi yang stabil akan menciptakan suasana yang kondusif untuk perkembangan dunia usaha dan bisnis. Salah satu parameter yang dapat mengukur kestabilan perekonomian yakni dengan melihat kinerja dari stabilitas makroekonomi. Stabilitas makroekonomi dapat ditelusuri dari dampak guncangan suatu variabel makroekonomi terhadap variabel makroekonomi lainnya. Apabila dampak dari suatu guncangan menimbulkan fluktuasi yang besar pada variabel makroekonomi dan diperlukan waktu yang relatif lama untuk mencapai keseimbangan jangka panjang, maka dapat dikatakan bahwa stabilitas makroekonomi sangat rentan terhadap perubahan. Namun, apabila dampak guncangan indikator itu menunjukkan fluktuasi yang kecil dan waktu mencapai keseimbangan jangka panjang relatif tidak lama, maka dapat dikatakan kondisi makroekonomi relatif stabil).

7.      Distribusi pendapatan yang merata.( Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata, tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang tidak merata hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja. )

Golongan segi penawaran

Golongan segi penawaran muncul sebagai respon ketidakpuasan terhadap kebijakan keynes dan moneteris.

Kritikan terhadap keynes: Keynes kurang memperhatikan inflasi dan efeknya terhadap kegiatan perekonomian, dengan kata lain stagflasi tidak akan berlaku dalam perekonomian.

Kebijakan segi penawaran tujuannya untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik.

Pandangannya:

1.      Mengurangi pajak marginal akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

2.      Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menambah penerimaan pajak mengimbangi pengurangan pajak yang di akibatkan oleh penurunan prosentasin pajak marginal.

Kebijakan segi penawaran lebih menekankan pada :

1.      Meningkatkan kegairahan pekerja untuk bekerja.

2.      Meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi  kegiatan produksinya. Untuk mencapai tujuan yang di nyatakan dalam:

a.       Pajak pendapatan rumah tangga akan di kurangi, terutama pajak pendapatan  dari golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi.

b.      Pemerintah memberi intensif kepada perusahaan yang melakukan inovasi (pengurangan pajak atau pembebasan pajak).

Salah satu segi penawaran adalah kebijakan pendapatan (intcomes policy) yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Tujuan ini dilakssanakan dengan berusaa mencegah kenaikan pendapatan pekerja yang berlebihan. Pemerintah akan melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan seperti ini akan menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan.

Kebijakan segi penawaran dilakukan dengan mengurangi pajak, mengurangi insentif fiskal, memberi subsidi, dan menyediakan infrastruktur yang baik untuk menaikkan efisiensi kegiatan perusahaan – perusahaan. Mengembangkan infrastruktur dan membuat peraturan yang kondusif kepada suasana usaha yang baik juga perlu dilakukan.

Kebijakan pendapatan: kebijakan untuk mengendalikan harga, upah & bentuk pendapatan lainnya.

Kebijakan pendapatan upaya pemerintah kolektif untuk mengontrol pendapatan tenaga kerja dan modal, biasanya dengan membatasi kenaikan di upah dan harga.Istilah ini sering merujuk pada kebijakan diarahkan untuk mengendalikan inflasi, tetapi juga mungkin menunjukkan upaya untuk mengubah distribusi pendapatan di antara pekerja, industri, lokasi, atau kelompok kerja. Istilah ini sering merujuk pada kebijakan diarahkan untuk mengendalikan inflasi, tetapi juga mungkin menunjukkan upaya untuk mengubah distribusi pendapatan antara pekerja, industri, lokasi, atau kelompok kerja.